BERITA ALAM ISLAMI

Datang ke Indonesia, Delegasi Hamas 'Tagih' Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden berjanji akan mendukung kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina. Hal itulah yang kemudian melatari delegasi Hamas berkunjung ke Indonesia bertemu pemerintah dan DPR.

Begitu kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 28/11).

"Semangat itulah yang bikin Hamas minta dukungan ke kita (Indonesia)," ujarnya.

Sebelum bertemu pimpinan DPR, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Abu Umar Muhammad sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla,

Saat delegasi Hamas ini bertemu Wapres, kata Fahri, dijanjikan akan diberi dukungan berupa pembukaan kedutaan. Jika memang sudah dijanjikan seperti itu, maka DPR akan mendukung.

"Gimana teknisnya? Ya silakan diomongin dengan komisi I (komisi hubungan luar negeri di DPR RI)," ujarnya.

Dijelaskan Fahri bahwa dukungan DPR ini dilandaskan pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Ada ikatan Indonesia untuk mendukung semua bangsa yang belum merdeka," tandas Wasekjen PKS itu.

Fahri Hamzah menegaskan sampai kapan pun Indonesia akan bersama-sama Palestina. Karena itulah, menurutnya, harus ada perhatian dari dunia bahwa penjajahan Israel di Palestina harus dihapuskan. Ia mengatakan, Indonesia adalah pihak pertama yang paling perhatian terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Ada dokter, pengacara, mereka menginginkan kita sebagai bangsa terus memberikan dukungan dan bantuan. Karena mereka sadar, Indonesia adalah kakak mereka karena mayoritas muslim ada di Indonesia,” kata Fahri.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto saat menerima delegasi Hamas mengatakan, DPR mendukung hal itu jika pemerintah telah mendukung.

“Kalau pemerintah sudah mendukung dan DPR dukung, ini sangat memudahkan rencana pembuatan kantor di Jakarta. Saya sekali lagi  terima kasih, dan mendo’akan semoga delegasi Hamas ini bisa selesaikan dengan cepat dan kami mendukung,” kata Setnov di hadapan pimpinan DPR lainnya dan delegasi Hamas di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).

Foto: Antara 

Anggaran Blusukan Jokowi Capai Rp500 Juta per Lokasi?

Blusukan Jokowi ke Sulawesi - Foto: Tribunnews

Terkait  memakan biaya besar serta darimana anggaran tersebut, aksi blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama pengamanan dan akomodasinya ke berbagai daerah mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, dana tersebut mencapai ratusan juta per tempat kunjungan.

Seperti yang terjadi Rabu 26 November 2014, Presiden bersama rombongan berencana balik ke Jakarta setelah blusukan ke Bengkulu dan Riau. Pasukan pun disiapkan di Bandara Halim sejak pukul 11:00 WIB, namun ternyata keberangkatan ditunda dikarenakan Presiden mau melihat langsung kondisi kebakaran hutan di Riau, pada Kamis pagi 27 November 2014 dan baru bisa balik ke Jakarta siang harinya, selain pengamanan yang sudah diberangkatkan ke Bandara Halim, pasukan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi juga sudah disiapkan dikarenakan ada jadwal penyuluhan.

Meski para penyuluh sudah hadir di Bandara Halim, agenda penyuluhan tertersebut pun batal dilakukan. Meski pemerintah enggan membeberkan anggaran yang dikeluarkan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Makassar pada awal November lalu, namun beredar kabar setiap kunjungan presiden maupun wakil presiden (termasuk anggaran pengamanan) mencapai Rp300 hingga Rp500 juta.

Menurut Endi Sutendi, selaku Kabid Humas Polda Sulselbar, pengamanan kepresidenan dijalankan seperti protap yang ada.

Di bandara dibangun 3 ring. Ring 3 dijaga personil dari Mabes Polri, sementara ring 1 dan 2 dijaga oleh Paspampres dan TNI. Sementara personil Polda akan menyesuaikan dengan agenda kegiatan RI 1.

“Jumlah anggaran pengamanan presiden jika nantinya kita menurunkan sedikitnya 2000 personil artinya kita akan menggunakan anggaran kurang lebih Rp 60 juta,” ungkap Endi.


Yudi Widiana Adia, Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan sejak dilantik, presiden maupun menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo sering melakukan kegiatan di luar kantor seperti aksi blusukan, dan belum diketahui darimana sumber dananya.

“Sampai saat ini kami belum mengetahui dana yang digunakan dari mana. Padahal, jika ada pengalihan anggaran harus dibahas bersama DPR,” kata Yudi.

Sampai saat ini, DPR belum mengetahui visi dan misi dari kabinet, selain aksi blusukan para menteri dan peluncuran kartu trisakti dari Presiden Joko Widodo yang tidak diketahui sumber dana yang digunakannya untuk kegiatan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum memiliki gambaran visi dan misi kabinet serta rencana pembangunan selain blusukan dan kartu trisakti presiden yang belum diketahui sumber dananya apakah dari dana pribadi, APBN, atau dari mana," katanya.

Terkait penggunaan anggaran aksi blusukan, pihaknya menyarankan pemerintah segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mengurangi aksi blusukan para menteri dan lebih baik fokus pada perumusan rencana pembangunan yang akan menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam pemerintahan Jokowi.

"Lebih baik kurangi dulu blusukan untuk saat ini dan fokus saja pada perumusan rencana strategis pemerintah ke depan yang berisi program-program pro rakyat," kata dia (fs)

Read More

PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Ini Sikap PKS atas Kenaikkan Harga BBM

Konferensi Pers Fraksi PKS menyikapi kenaikkan harga BBM bersubsidi, Selasa (18/11). (pks.or.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan harga BBM bersubsidi naik Rp2000 per liter, Senin (17/11) malam. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kenaikkan harga BBM, dan memberikan solusi kepada pemerintahan Jokowi agar persoalan BBM subsidi tidak terus menjadi permasalahan yang membelenggu.
Berikut pernyataan sikap Fraksi PKS terkait penaikkan harga BBM bersubsidi:
1. Fraksi PKS konsisten menolak Penaikan Harga BBM Bersubsidi. Fraksi PKS menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis.
2. Fraksi PKS memandang Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
a. Penaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan.
b. Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaikan harga-harga pangan (volatile food inflation) dikisaran 15% sebagaimana yang terjadi tahun 2013 lalu, meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-10%.
c. Penaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius. Penaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi
d. Penaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin tetapakan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin (near poor) yang berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi.
3. Fraksi PKS memandang peningkatan ruang fiscal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan Penerimaan Negara, baik pajak dan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan.
4. Fraksi PKS memandang Penaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara yang instan dan langkah short cut, danakan terus berulang, tetapi tidak menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan.
5. Fraksi PKS memandang kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discrimantive and affirmative policy) dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek. Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat.
6. Fraksi PKS memadang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat.
7. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS memandang pemerintah perlu:
a. Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek;
b. Melakukan diversifikasi energi;
c. Membangun infrastruktur energi secara kokoh;
d. Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG);
e. Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent);
f. Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM;
g. Melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional;
h. Melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri;
i. Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru;
j. Memperbaiki kinerja BUMN energi;
k. Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan
L. Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.
8. Fraksi PKS memandang Penaikan Harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU No.12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan anggaran untuk subsidi energy dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.
9.Fraksi PKS akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi.  (abr/dakwatuna)

yang ini pernyataan di era SBY 

Latar Belakang

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 ini. Disisi lain kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Mengapa Kita Menolak?

I.     Kondisi Sosial dan Perekonomian Tidak Mendukung

1.    Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin akan bertambah 4 juta jiwa lebih.

a.    Pemerintah memproyeksikan penambahan jumlah orang miskin yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar Rp 1.000 per liter mencapai 4 juta jiwa. Angka kemiskinan bisa bertambah menjadi 11,85%-12,1% sepanjang 2013. Sedangkan target tahun ini sebesar 9%-10,5%. Menurut Menteri Keuangan baseline jika tidak menaikkan harga BBM subsidi prosentase kemiskinan 10,5%, tetapi dengan kenaikan harga BBM Bersubisidi akan meningkat 12,1% atau naik 1,6% menjadi 4 juta jiwa.

b.    Perhitungan pemerintah secara umum sangat konservatif, kemukinan dampak terhadap kemiskinan akan lebih besar dan bahkan juga akan menambah jumlah masyarakat yang mendekati miskin (near poor) semakin besar.

2.    Kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan akan sangat besar mengingkat kebijakan ini sudah memasuki bulan-bulan dengan inflasi cukup tinggi karena memasuki tahun ajaran baru sekolah, Ramadhan dan Idul Fitri.

a.    Bank Indonesia (BI) telah menyampaikan bahwa inflasi kedepan semakin berat. BI sedang mewaspadai tingkat inflasi ke depan yang semakin berat, apalagi inflasi tersebut masih dibayangi oleh perekonomian global yang masih bergejolak. BI juga telah menyampaikan bahwa inflasi selama Kuartal I 2013 telah lebih tinggi dari perkiraan semula. Bahkan untuk inflasi Maret 2013 sudah melebihi batas atas target bank sentral. Inflasi Maret 2013 sebesar 0,63 persen dan secara tahunan, inflasi sudah 5,9 persen, melebihi batas target inflasi dari bank sentral 5,5 persen. Laporan BPS terbaru juga menunjukan inflasi tahun kalender atau dari Januari-April 2013 mencapai 2,32 persen sehingga inflasi tahunannya telah mencapai 5,57 persen.

b.    Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong inflasi hingga 7,76 persen. Sementara asumsi pemerintah dalam Rancangan RAPBN Perubahan 2013 hanya sebesar 7,2 persen. Proyeksi ini secara umum sangat konservatif. Karakter inflasi di Indonesia menunjukan bahwa inflasi IHK adalah fenomena kota, sehingga inflasi bagi masyarakat di pedesaan bisa tembus 10 persen. BI juga telah memproyeksikan inflasi harga pangan bergejolak (inflasi volatile food) termasuk karena kebijakan ini dapat mencapai 11,7 persen atau bahkan lebih tinggi.

c.    Rencana menaikkan harga BBM bersubsidi akan dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi pada Juni, Juli dan Agustus karena merupakan bulan liburan sekolah dan tahun ajaran baru, sekaligus memasuki bulan Ramadhan dan persiapan lebaran atau Idul Fitri. Dan ini akan menjadi pengganda dampak yang serus dan akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat.

d.    Dengan demikian dampak inflasi kenaikan harga BBM Bersubsidi menjadi berlipat dan akan membebani rakyat yang miskin, karena menurunnya daya beli, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru

3.    Kenaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius.

a.    Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2013 sedang melambat menjadi hanya 6,02% atau terendah selama 3 tahun terakhir dengan tren yang terus menurun. Perlambatan pada 3 bulan pertama 2013 disebabkan oleh pelemahan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dari 9,97% pada kuartal I/2012 menjadi 5,9% pada kuartal I/2013.

b.    Pelemahan pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat dari 6,45% menjadi 0,42%. Meskipun tetap tumbuh, kinerja ekspor barang dan jasa melambat dari 8,23% menjadi 3,39%. Krisis global yang masih berlanjut membuat ekspor sejumlah komoditas juga melambat, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bijih, kerak serta abu logam.

c.    Satu-satunya komponen yang menunjukkan pertumbuhan yang masih cemerlang adalah konsumsi rumah tangga yakni dari 4,94% menjadi 5,17%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap melaju didorong oleh konsumsi masyarakat golongan menengah yang relatif kebal terhadap inflasi. Selain makanan, konsumsi produk otomotif, barang elektronik masih meningkat.

d.    BPS mencatat PDB atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2013 mencapai Rp2.146,4 triliun atau naik 8,65% dari periode sama 2012. Konsumsi rumah tangga member kontribusi 55,64%, diikuti PMTB 32%, konsumsi pemerintah 6,81%, perubahan inventori 3,41%, diskrepansi statistik 3,16% dan net ekspor minus 1,02%.

e.    Hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi rumah tangga sebagai penghela perekonomian masih sangat penting dan akan menjadi buruk ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan.

4.    Menjelang Pemilu 2014, rencana kenaikan harga BBM ini sangat bermotif politik, apalagi ditambah rencana menggelontorkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Dilihat dari skenario 2008 yang dilakukan pemerintah, pada tanggal 24 Mei 2008 harga BBM dinaikan menjadi Rp.6.000/liter, lalu pada 1 Desember 2008 diturunkan menjadi Rp.5.500/liter, pada tanggal 15 Desember 2008 diturunkan lagi jadi Rp.5.000/liter, dan pada  15 Januari 2009 (persis 3 bulan sebelum Pemilu 2014) harga BBM diturunkan lagi menjadi Rp.4.500/liter. Sehingga ada 2 keuntungan politis yang dirampas pemerintah, pencitraan lewat pembagian BLT dan pencitraan dengan penurunan harga BBM hingga 3 kali.

II.   Kebijakan Energi yang Buruk

1. Rencana menaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah ditahun 2013 ini menimbulkan tanda tanya besar, karena tidak ada fluktuasi harga minyak dunia. Bahkan Indonesian Crude Price (ICP) dalam beberapa hari belakang justru menurun hingga 104US$/Barrel. Dalam rencana pemerintah menaikan harga BBM ditahun 2008 dan 2012 lalu, harga ICP melonjak menjadi 124,6 US$/Barrel (Mei 2008), dan 128,1 US$/Barrel (Maret 2012).
2. Saat ini tidak ada situasi eksternal yang mengharuskan pemerintah menaikan harga BBM, hanya faktor internal yang seharusnya sudah diantisipasi pemerintah sejak dahulu lewat berbagai program pengendalian konsumsi energi fosil dan pengembangan energi baru terbarukan.
3. Miskinnya alasan pemerintah dalam rencana menaikan harga BBM tahun 2013 diakibatkan kegagalan pengendalian kuota BBM dan pengembangan energi alternatif selain minyak bumi. Kuota BBM melonjak drastis selama 3 tahun terakhir, hingga 45 Juta Kiloliter ditahun 2013 ini. Bahkan kuota ini juga diprediksi akan terlewati hingga 50 Juta Kiloliter.
4. Kuota BBM yang semakin melonjak ini disebabkan karena kegagalan pengembangan energi alternatif baik untuk sektor transportasi, pembangkit listrik dan pabrik. Infrastuktur BBG tidak dibangun secara progressif, bahkan sejumlah SPBG ditutup karena kesulitan pasokan gas, sementara hasil gas bumi Indonesia di ekspor ke luar negeri. Pemerintah juga tidak pernah berkaca dari keberhasilan konversi kerosene ke gas, yang dapat mengatasi kelangkaan minyak tanah dan memperbaiki energi mix.
5. Selain itu, subsidi BBM yang terlalu besar juga diakibatkan oleh kelalaian impor BBM yang telah dilakukan pemerintah selama bertahun-tahun. BBM yang diimpor pemerintah adalah BBM berkualitas Pertamax (RON 90 dan 92) karena BBM RON 88 sudah jarang diproduksi Negara lain. Untuk menghasilkan BBM jenis Premium (sebagaimana jenis BBM yang disubsidi APBN), maka pemerintah harus menurunkan RON nya menjadi 88, yaitu dengan mencampurkan BBM Impor tersebut dengan Naptha (cairan perubah angka oktan). Praktik seperti ini justru meningkatkan cost BBM hingga harga keekonomian Premium menjadi lebih dari Rp.9.500/liter, bahkan disinyalir justru lebih mahal dari Pertamax, sehingga besaran subsidi BBM secara keseluruhan membengkak.
6. Kelalaian impor BBM yang telah bertahun-tahun ini seolah-olah dibiarkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari arus minyak nasional yang tidak mengalami perubahan signifikan selama 5 tahun terakhir ini. Selain impor BBM meningkat, impor minyak mentah juga terus terjadi karena minyak mentah hasil perut bumi Indonesia di ekspor. Minyak mentah Indonesia di ekspor karena tidak sesuai dengan spesifikasi kilang minyak dalam negeri. Seandainya, pemerintah serius membenahi pengelolaan energi nasional, tentulah kilang-kilang minyak dalam negeri akan dibangun sesuai spesifikasi minyak mentah Indonesia, untuk menghindari impor BBM yang terus meningkat.

7.    Kebijakan penghapusan subsidi BBM bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kebijakan liberalisasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. Penghapusan subsidi BBM merupakan bagian dari scenario besar memperbesar mekanisme pasar dalam ekonomi Indonesia, sejalan dengan pemisahan (unbundling) industri hilir Pertamina dan UU Migas No. 22/2001 yang semakin membuka peluang bagi perusahaan multi-nasional untuk memperluas pasar hingga tingkat distribusi dan ritel.

III. Masih Terdapat Alternatif Sumber Pembiayaan

1.    PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam APBNP akan kemungkinan besar akan membutuhkan tambahan. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak diperlukan dana untuk kompensasi yang berpotensi bermasalah.

2.    Untuk menutupi kekurangan dana pemerintah masih mungkin mendisain postur APBNP 2013 agar tidak meningkatkan defist dengan beberapa cara, sehingga masih dibawah batas yang dibolehkan Undang-undang sebesar 3% dari PDB.

3.    Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan:

a.    Pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013.

b.    Pemerintah dapat mempertahankan atau meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Pemerintah juga perlu serius untuk melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan tax compliance khususnya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion melalui upaya transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak secara benar harus terus ditingkatkan, saat ini baru sekitar 500 ribu perusahaan yang membayar pajak. Selain itu dengan struktur pendapatan penduduk di Indonesia (BPS, 2010): 8,8 juta berpenghasilan diatas USD 14.000 pertahun dan 25 juta berpenghasilan USD 5.500 pertahun, maka seharusnya penerimaan dari Wajib Pajak (WP) Pribadi juga bisa naik. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan telekomunikasi masih potensial ditingkatkan.

c.    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik.

d.    Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

Kesimpulan Menolak

1.    PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2.    PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementrian-kementrian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energy mix dan menyiapkan sistem serrta infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka persoalan tidak akan selesai, sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3.    Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix yang semakin sehat dalam jangka menengah. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS meminta pemerintah agar: (1) Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; (2) Melakukan diversifikasi energi; (3) Membangun infrastruktur energi secara kokoh; (4) Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG); (5) Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent); (6) Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM; (7) melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional; (8) melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri; (9) Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru; (10) Memperbaiki kinerja BUMN energi; (11) Pemerintah perlu mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan (12) Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.

Read More

Doa Rasulullah Untuk Pemimpin yang Buat Susah Rakyatnya

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

“Ya Allah, barangsiapa yang mengurus urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia, dan sesiapa yang menguruskan perkara umatku, lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia.” 

(Hadits Riwayat Muslim, Shohih Muslim, 9/351, no. 3407)

Read More

Silaturahim: Biarkan Hadiah Bicara

"Sambunglah orang yang memutus silaturahim denganmu. Berilah hadiah kepada orang yang enggan memberimu. Dan jangan hiraukan orang yang menzalimi kamu.” (HR. Ahmad)

Jangan biarkan kebencian berkelanjutan
Selalu saja ada sisi positif dan negatif sebuah interaksi. Positif ketika interaksi memunculkan rasa cinta dan sayang, kuatnya persaudaraan, tolong menolong sesama mukmin. Dan negatif, saat interaksi meletupkan bunga-bunga api kekecewaan. Kebencian pun tak terelakkan.
Kebencian karena persoalan teknis semisal salah paham, emosi dadakan, mestinya hanya bertahan beberapa hari. Karena prinsipnya setiap mukmin punya satu ikatan: akidah Islam. Sehingga persoalan teknis di lapangan bisa cair sendiri bersama waktu dan kesibukan. Setelah itu, muncul lagi kerinduan.
Namun, begitulah setan. Emosi yang labil menjadi alat efektif pintu setan untuk mengobrak-abrik persaudaraan. Sesama mukmin menjadi marahan. Bahkan, pada dosis tertentu, marahan bisa diwariskan ke anak cucu. Na’udzubillah. Rasulullah saw. bersabda, “Cinta bisa berkelanjutan (diwariskan) dan benci pun demikian.” (HR. Al-Bukhari)
Putus persaudaran bukan hanya dilakoni para pelaku. Tapi, bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Suatu hal yang mestinya tidak mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin.

Siram api dengan air, bukan dengan api
Jika marah diibaratkan sebagai api, maka airlah yang paling cocok agar api segera padam. Tidak mungkin api akan padam dengan api. Dan air adalah perumpamaan yang pas buat silaturahim.
Sekeras apa pun sebuah kebencian, boleh jadi rapuh dengan beberapa celah kasih sayang dan sentuhan persaudaraan. Orang yang diumbar marah dan benci sebenarnya sangat membutuhkan perhatian. Tidak jarang, kebencian bisa luluh hanya dengan perhatian dan sapaan yang tulus.
Banyak kisah menarik di masa Rasulullah saw. tentang hal itu. Abu Sufyan mungkin orang yang paling sadis permusuhannya dengan Rasul. Siang malam, dia mengatur siasat bagaimana menghancurkan Rasulullah dan umat Islam. Tapi, justru Abu Sufyanlah yang paling mendapat kehormatan dari Rasul ketika Mekah diambang penaklukan. “Siapa yang masuk ke masjidil haram mendapat keamanan. Dan siapa yang berkumpul di rumah Abu Sufyan, juga mendapat keamanan.” Begitulah kira-kira pengumuman Rasul kala itu.
Bayangkan, seperti apa hati Abu Sufyan mendengar itu. Bingung, takjub, dan akhirnya luluh seratus persen. Dia pun berbalik menjadi orang yang siap membela perjuangan Rasulullah saw. di Mekah dan sekitarnya. Sungguh sebuah cara meluluhkan kebencian yang paling efektif tanpa menimbulkan kebencian baru.

Hadiah sebagai pelunak kekakuan
Ketika kles terjadi, yang mendominasi diri setelah itu adalah ego. Diri merasa paling benar, paling mampu, dan sebagainya. Kekakuan pun muncul begitu saja. Seolah, dalam dirinya cuma ada ego; tidak ada nalar, empati, apalagi kasih sayang sesama saudara seiman.
Jika tidak ada inisiatif mencari jalan damai, kekakuan terus berlanjut. Bahkan, bisa terwariskan ke anak cucu.
Sebenarnya, ada ruang-ruang dalam diri yang sejalan dengan waktu membutuhkan perhatian, kasih sayang, kerinduan. Terlebih sesama mukmin. Baik buruk sebuah hubungan persaudaraan bisa berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Semakin kuat cahaya iman bersinar, rasa kasih sayang mulai mengganti ego dan benci. Lahirnya keharmonisan cuma tinggal menunggu momentum. Dan hadiah merupakan alat efektif menumbuhkan momentum itu.
Rasulullah saw. bersabda, “Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian.” (HR. Attirmidzi dan Ahmad)

Selalu pada komunikasi
Bisa dibilang, sebagian besar sebab munculnya kebencian karena salah menafsirkan sebuah ucapan. Atau, sebab molornya perseteruan karena tertutupnya peluang berkomunikasi.
Yang pertama memperlihatkan ketidakmampuan seseorang mengungkapkan maksud baik. Plus, tidaksanggupan pihak lain menahan diri membuat kesimpulan negatif. Ketidakmampuan mengutarakan maksud dan sifat reaktif di pihak lain menjadi perkara paling rawan munculnya kles.
Dengan begitu, saling membuka komunikasi adalah langkah paling tepat memperbaiki ketidakharmonisan. Dan itu akan berjalan efektif jika dua belah pihak siap saling mendengarkan. Sulit memunculkan keadaan saling pengertian seperti itu jika tidak dikondisikan dengan situasi yang penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Dan silaturahim adalah cara yang paling pas.
Kasus Hathib bin Abi Balta’ah di masa Rasul bisa menjadi pelajaran. Para sahabat termasuk Rasulullah saw. kaget ketika tahu siapa pembocor rahasia penyerangan ke Mekah. Orang itu bernama Hathib. Kontan saja, Umar bin Khattab minta izin ke Rasul agar bisa menghukum Hathib. Tapi Rasul menolak. Beliau saw. meminta sahabat memanggil Hathib.
Penjelasan pun disampaikan Hathib. Sahabat yang masih punya keluarga di Mekah ini pun mengungkapkan keterpaksaannya demi keselamatan keluarga di sana. Itu saja. Tidak ada maksud membocorkan rahasia ke tangan musuh. Akhirnya, Rasul memaafkan Hathib.
Harus ada prakarsa agar kebencian tidak berlanjut. Dan yang terbaik adalah mereka yang lebih dulu mengawali kunjungan. Indahnya sebuah nasihat Rasullah saw., “Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudaranya melebihi tiga malam. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog, mengemukakan isi hati. Dan yang terbaik, yang pertama memberi salam (menyapa).” (HR. Al-Bukhari)

Read More

Menjaga Amanah

Oleh: Ust. Hilmi Aminudin

---

“Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu serta beribadahlah kepada Rabb kamu dan kerjakanlah segala kebajikan, agar kalian mendapatkan kemenangan.”

Sebagai munthalaq kita ambil nilai-nilai rabbani dalam al Qur’an yang terkait dengan muwashafat (ciri) dan khashaish (karakteristik) seorang mukmin. Disebutkan dalam surat Al Mukmin, bahwa salah satu ciri orang mukmin adalah mushallun (menegakkan shalat). Kemudian yang berkaitan erat dengan komitmen kita berdakwah dan berjihad adalah: “Dan orang-orang yang memenuhi amanat dan janji mereka…”.

Hal itu harus menjadi titik tolak kita, bahwa salah satu karakteristik untuk membangun masyarakat muslimin adalah orang-orang yang selalu memelihara amanah yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu wazhifah ibadah dan khilafah. Kewajiban itu telah ditawarkan sebelumnya kepada langit dan bumi, tapi mereka semua menolaknya, kemudian manusia yang siap menerima. Semoga kita tidak termasuk apa yang disebut Allah dalam akhir ayat: “Sesungguhnya manusia dalam keadaan zalim dan bodoh”.

Kita harus betul-betul menjaga amanah. Penerimaan manusia atas amanah telah dikokohkan dengan ahd (janji) dan aqd (komitmen) yang dilakukan bersama-sama dan berulang-ulang dalam bentuk ahd al intimai al islami dan ahd al intimai al jamai yang dilaksanakan dengan beragam wazhifah, posisi dan penugasan.

Harus kita sadari pula betapa amanah itu akan dipertangungjawabkan, “Sesungguhnya setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban”. Karena itu tepatilah janji. Apabila Allah menyebutkan ikatan pernikahan sebagai basis masyarakat islami dengan istilah mitsaqan ghalizhan, maka ahd untuk dakwah dan upaya menegakkan khilafah sudah tentu lebih berat lagi.

Dalam al Qur’an, Allah bukan saja memberikan janji pahala yang besar, apabila kita dapat melaksanakan dan memenuhi amanah, tetapi juga memperingatkan kita dengan azab, apabila kita tidak menepatinya. Karena itu kita harus berupaya agar termasuk orang yang menepati janji.

“Dan orang-orang yang menegakkan kesaksian (syahadat)-nya.” Selanjutnya kita harus menegakkan syahadah rabbaniyah dan syahadah amaliyah islamiyah. Kita membenarkan universalitas (syumuliyah) dan integralitas (takamuliyah) ajaran Islam sebagai wujud syahadah dakwah rabbaniyah. Kita berupaya mengambil pancaran nilai-nilai rabbani dari Al Qur’an, agar langkah-langkah dakwah tetap berada dalam khuthuwat ar rabbaniyah dan khuthuwat al Islam.

Dengan menegakkan syahadah akan amaliyah Islam, kita mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam yang selama ini selalu disudutkan dengan isu-isu kekerasan dan kerusakan harus kita bersihkan, dan kita buktikan bahwa Islam benar-benar rahmat bagi semua golongan. Dengan tegaknya Islam, orang kafir sekalipun akan terlindungi oleh rahmat Islam, kecuali orang-orang yang zalim dan memang dimusuhi oleh semua orang.

Dengan semangat ibadah dan berjamaah, kita pun akan dapat menanggulangi segala macam persoalan yang kita hadapi saat ini. Dalam berjamaah, kita dituntut untuk bersabar atas kekurangan yang mungkin kita temui pada saudara kita, sebab sesungguhnya kita tak akan pernah mendapatkan seorang teman tanpa kekurangan sedikitpun, dan sebenarnya kita sendiri memiliki banyak kekurangan.

Seorang penyair pernah berkata; “Barangsiapa mencari saudara yang tak memiliki cacat, maka ia akan hidup sendirian tidak punya kawan”. Penyair lain juga mengatakan: “Perhatikanlah saudaramu…perhatikanlah saudaramu. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki saudara (kawan) adalah laksana seorang yang akan masuk ke medan tempur tanpa senjata”.

Modal utama kita ber-amal jama’i adalah berjalannya proses: tawashau bil haq, wa bis shabr, wa bil marhamah. Saya berharap dengan menjalankan proses ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita bisa tampil sebagai “khalqan akhar” (makhluq baru) yang lebih berkualitas.

Read More