Datang ke Indonesia, Delegasi Hamas 'Tagih' Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden berjanji akan mendukung kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina. Hal itulah yang kemudian melatari delegasi Hamas berkunjung ke Indonesia bertemu pemerintah dan DPR.
Begitu kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 28/11).
"Semangat itulah yang bikin Hamas minta dukungan ke kita (Indonesia)," ujarnya.
Sebelum bertemu pimpinan DPR, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Abu Umar Muhammad sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla,
Saat delegasi Hamas ini bertemu Wapres, kata Fahri, dijanjikan akan diberi dukungan berupa pembukaan kedutaan. Jika memang sudah dijanjikan seperti itu, maka DPR akan mendukung.
"Gimana teknisnya? Ya silakan diomongin dengan komisi I (komisi hubungan luar negeri di DPR RI)," ujarnya.
Dijelaskan Fahri bahwa dukungan DPR ini dilandaskan pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Ada ikatan Indonesia untuk mendukung semua bangsa yang belum merdeka," tandas Wasekjen PKS itu.
Fahri Hamzah menegaskan sampai kapan pun Indonesia akan bersama-sama Palestina. Karena itulah, menurutnya, harus ada perhatian dari dunia bahwa penjajahan Israel di Palestina harus dihapuskan. Ia mengatakan, Indonesia adalah pihak pertama yang paling perhatian terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Ada dokter, pengacara, mereka menginginkan kita sebagai bangsa terus memberikan dukungan dan bantuan. Karena mereka sadar, Indonesia adalah kakak mereka karena mayoritas muslim ada di Indonesia,” kata Fahri.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto saat menerima delegasi Hamas mengatakan, DPR mendukung hal itu jika pemerintah telah mendukung.
“Kalau pemerintah sudah mendukung dan DPR dukung, ini sangat memudahkan rencana pembuatan kantor di Jakarta. Saya sekali lagi terima kasih, dan mendo’akan semoga delegasi Hamas ini bisa selesaikan dengan cepat dan kami mendukung,” kata Setnov di hadapan pimpinan DPR lainnya dan delegasi Hamas di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).
Foto: Antara
Anggaran Blusukan Jokowi Capai Rp500 Juta per Lokasi?
|
||
|
|
Terkait memakan biaya besar serta darimana anggaran tersebut, aksi blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama pengamanan dan akomodasinya ke berbagai daerah mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, dana tersebut mencapai ratusan juta per tempat kunjungan.
Seperti yang terjadi Rabu 26 November 2014, Presiden bersama rombongan berencana balik ke Jakarta setelah blusukan ke Bengkulu dan Riau. Pasukan pun disiapkan di Bandara Halim sejak pukul 11:00 WIB, namun ternyata keberangkatan ditunda dikarenakan Presiden mau melihat langsung kondisi kebakaran hutan di Riau, pada Kamis pagi 27 November 2014 dan baru bisa balik ke Jakarta siang harinya, selain pengamanan yang sudah diberangkatkan ke Bandara Halim, pasukan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi juga sudah disiapkan dikarenakan ada jadwal penyuluhan.
Meski para penyuluh sudah hadir di Bandara Halim, agenda penyuluhan tertersebut pun batal dilakukan. Meski pemerintah enggan membeberkan anggaran yang dikeluarkan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Makassar pada awal November lalu, namun beredar kabar setiap kunjungan presiden maupun wakil presiden (termasuk anggaran pengamanan) mencapai Rp300 hingga Rp500 juta.
Menurut Endi Sutendi, selaku Kabid Humas Polda Sulselbar, pengamanan kepresidenan dijalankan seperti protap yang ada.
Di bandara dibangun 3 ring. Ring 3 dijaga personil dari Mabes Polri, sementara ring 1 dan 2 dijaga oleh Paspampres dan TNI. Sementara personil Polda akan menyesuaikan dengan agenda kegiatan RI 1.
“Jumlah anggaran pengamanan presiden jika nantinya kita menurunkan sedikitnya 2000 personil artinya kita akan menggunakan anggaran kurang lebih Rp 60 juta,” ungkap Endi.
Yudi Widiana Adia, Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan sejak dilantik, presiden maupun menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo sering melakukan kegiatan di luar kantor seperti aksi blusukan, dan belum diketahui darimana sumber dananya.
“Sampai saat ini kami belum mengetahui dana yang digunakan dari mana. Padahal, jika ada pengalihan anggaran harus dibahas bersama DPR,” kata Yudi.
Sampai saat ini, DPR belum mengetahui visi dan misi dari kabinet, selain aksi blusukan para menteri dan peluncuran kartu trisakti dari Presiden Joko Widodo yang tidak diketahui sumber dana yang digunakannya untuk kegiatan tersebut.
"Sampai saat ini kami belum memiliki gambaran visi dan misi kabinet serta rencana pembangunan selain blusukan dan kartu trisakti presiden yang belum diketahui sumber dananya apakah dari dana pribadi, APBN, atau dari mana," katanya.
Terkait penggunaan anggaran aksi blusukan, pihaknya menyarankan pemerintah segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mengurangi aksi blusukan para menteri dan lebih baik fokus pada perumusan rencana pembangunan yang akan menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam pemerintahan Jokowi.
"Lebih baik kurangi dulu blusukan untuk saat ini dan fokus saja pada perumusan rencana strategis pemerintah ke depan yang berisi program-program pro rakyat," kata dia (fs)
0 komentar:
Posting Komentar