Pemerintah Turki: Tuntutan Kami Untuk Akhiri Blokade
Gaza Tidak Berubah
Salah seorang pejabat tinggi di pemerintahan Turki, Senin (11/04), menegaskan ketetapan tuntutan pemerintahnya berkaitan dengan penyelesaian blokade atas Gaza dimana hal tersebut merupakan bagian syarat dari proses normalisasi hubungan dengan Israel.
Juru bicara resmi atas nama Presiden Turki mengatakan, sesuai diberitakan oleh Reuters, hingga saat ini tidak ada komunikasi terkait kesepakatan final dengan Israel.
Juru bicara tersebut menegaskan kembali bahwa Turki tidak akan mengubah tuntutannya yang berkaitan dengan pengakhiran blokade atas Gaza
sebagai syarat
memperbaiki hubungan dengan Israel.
Hubungan antara pemerintah Turki dengan pemerintah Israel memanas sejak tahun 2010 silam dimana militer angkatan laut Israel membunuh 11 aktivis asal Turki dalam sebuah aksi penyerangan terhadap kapal layar Mavi Marmara di perairan internasional yang hendak ke Gaza.
Namun sepertinya pemulihan hubungan Turki-Israel akan tertunda setelah pihak Israel bersikukuh tidak akan penuhi syarat Turki dengan membuka blokade Gaza. Sebaliknya, Israel malah mensyaratkan agar Turki menutup kantor perwakilan Hamas di Turki.
Pada 7 April yang lalu, telah diadakan pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Israel dan Turki di London membahas normalisasi hubungan Israel-Turki.(SuaraPalestina/The Economist)
Hubungan antara pemerintah Turki dengan pemerintah Israel memanas sejak tahun 2010 silam dimana militer angkatan laut Israel membunuh 11 aktivis asal Turki dalam sebuah aksi penyerangan terhadap kapal layar Mavi Marmara di perairan internasional yang hendak ke Gaza.
Namun sepertinya pemulihan hubungan Turki-Israel akan tertunda setelah pihak Israel bersikukuh tidak akan penuhi syarat Turki dengan membuka blokade Gaza. Sebaliknya, Israel malah mensyaratkan agar Turki menutup kantor perwakilan Hamas di Turki.
Pada 7 April yang lalu, telah diadakan pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Israel dan Turki di London membahas normalisasi hubungan Israel-Turki.(SuaraPalestina/The Economist)
Pembebasan Mursi & Pimpinan IM Adalah Syarat Dari
Erdogan Untuk Memulai Dialog Dengan Sisi
Pembebasan Presiden Mesir yang sah, Muhamad Mursi dan penghapusan eksekusi para pemimpin Ikhwanul Muslimin adalah beberapa syarat yang diajukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam normalisasi hubungan antara negaranya dan pemerintah rezim Abdel Fatah Al-Sisi, kolumnis Mesir Imad Adib menyatakan.
Almesryoon.com melaporkan (11/4/2016), Adib mengatakan bahwa Erdogan dijadwalkan bertemu dengan Raja Saudi Salman Bin Abdulaziz hari Selasa (12/4). Diperkirakan Raja Salman akan meminta Erdogan untuk berdialog dengan As-Sisi. Sebelumnya Raja Salman sudah menemui As-Sisi di Cairo Mesir.
Lebih lanjut, Adib mengatakan dia mengharapkan
Erdogan
mengatakan ya demi dukungan kepada Sunni dan demi kerjasama untuk pengembangan
dan melawan terorisme.
Erdogan merasa sangat terpukul atas kudeta terhadap Mursi, Adib menjelaskan, terutama di mata Washington dan Barat di mana ia digambarkan sebagai tokoh yang terkait dengan Ikhwan.
Jika Erdogan mengatakan ya untuk memulai dialog dengan Al-Sisi, Adib mengatakan, ini akan berarti bahwa Erdogan telah melepaskan dukungannya pada Ikhwanul Muslimin sekaligus mengakui kegagalan Ikhwan serta pengakuan akan legitimasi As-Sisi.
Adib mengatakan Erdogan akan setuju untuk memulai dialog dengan As-Sisi dengan syarat Mursi dilepaskan, Ikhwanul Muslimin diizinkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penghapusan hukuman mati kepada anggota dan pemimpin mereka.
Untuk hal ini, Adib mengatakan, akan mampu mengguncang pengadilan Mesir.
(Middle East Monitor/middleeastupdate)
Erdogan merasa sangat terpukul atas kudeta terhadap Mursi, Adib menjelaskan, terutama di mata Washington dan Barat di mana ia digambarkan sebagai tokoh yang terkait dengan Ikhwan.
Jika Erdogan mengatakan ya untuk memulai dialog dengan Al-Sisi, Adib mengatakan, ini akan berarti bahwa Erdogan telah melepaskan dukungannya pada Ikhwanul Muslimin sekaligus mengakui kegagalan Ikhwan serta pengakuan akan legitimasi As-Sisi.
Adib mengatakan Erdogan akan setuju untuk memulai dialog dengan As-Sisi dengan syarat Mursi dilepaskan, Ikhwanul Muslimin diizinkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penghapusan hukuman mati kepada anggota dan pemimpin mereka.
Untuk hal ini, Adib mengatakan, akan mampu mengguncang pengadilan Mesir.
(Middle East Monitor/middleeastupdate)
Obama
Sebut Libya Kesalahan Terburuknya
Rabu 5 Rejab
1437 / 13 April 2016 08:30

BARACK Obama mengatakan Libya
adalah kesalahan terbesar dalam masa kepresidenannya pada Ahad (10/4/16).
Dilansir Arab
News, Selasa (12/4/16), kesalahan terbesar Obama ialah kurangnya
perencanaan setelah jatuhnya pemimpin Libya Muammar Gaddafi, akhirnya kekacauan
timbul di mana-mana dan juga harus melakukan perlawanan dengan ekstremis.
Dalam sebuah wawancara Fox
News, Obama mengatakan bahwa kesalahan terburuknya saat ia gagal
merencanakan intervensi di Libya.
Bulan lalu, Obama mengkritik
Perdana Menteri Inggris David Cameron dan mantan pemimpin Prancis Nicolas
Sarkozy atas peran mereka dalam memimpin kampanye pemboman di Libya.
Obama mengatakan dalam sebuah
wawancara dengan majalah The Atlantic, Kameron menjadi terganggu dan
Sarkozy ingin mempromosikan negaranya selama intervensi militer yang dipimpin
NATO tahun 2011.
Sejak kejatuhan Gaddafi yang
tewas dalam pemberontakan rakyat, Libya menjadi negara yang penuh kekacauan dan
konflik berkepanjangan.
Libya diperintah oleh milisi
yang selalu bersaing untuk merebut kekuasaan, sementara kelompok ISIS juga
memperoleh pengaruh di negara tersebut. [iwm/islampos]
0 komentar:
Posting Komentar